Independensi Pers #bridgingcourse

Resume dari artikel Menggugat Pers dan Negara oleh Amir Effendi Siregar (Kompas cetak 18 April 2013)

                Independensi pers menjadi persoalan saat ini,terutama menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan gugatan, tidak hanya kepada media, namun juga ditujukan kepada negara yang merupakan regulator media dan pemerintah yang merupakan penegak hukum.

                Media di Indonesia masih elitis, isinya seragam, dan kepemilikannya terkonsentrasi. Yang paling elit adalah media cetak, namun jumlah sirkulasi media cetak di Indonesia masih sangat kecil. Tidak seperti negara maju yang jumlah sirkulasinya sebanding dengan jumlah penduduk. Untuk memperluas jangkauan digunakan pula internet, namun penggunaan internet baru 24,23 persen, jauh dengan persentase negara maju. Televisi swasta pun baru menjangkau 78 persen penduduk, belum menyebar. Isinya masih seragam dan elitis. Radio lah yang memiliki jangkauan paling luas di Indonesia dan merupakan media yang paling demokratis isi dan kepemilikannya.

                Regulasi media di negara demokratis dibagi menjadi dua, pertama adalah media yang tidak menggunakan wilayah publik atau frekuensi seperti surat kabar dan majalah. Pengaturannya dilakukan sendiri oleh penerbit atau organisasi pers. Di Indonesia, sebagai pengatur dan penjaga pers adalah Dewan Pers. Namun Dewan Pers masih terkesan sebagai juru damai dan belum terlihat melakukan kegiatan penelitian pemilihan media yang baik. Regulasi media yang kedua adalah media yang memakai wilayah publik atau frekuensi seperti radio dan televisi. Pengaturan dalam media ini lebih ketat, harus memperoleh izin, isi tidak boleh partisan dan harus netral, kepemilikan pun dibatasi. Yang terjadi justru isinya relatif seragam dan banyak menjadi persoalan. Jika isi media cetak tidak indepen, akan diberi diberi sanksi etik dan sosial. Namun apabila isi media elektronik tidak netral maka mendapat sanksi etik,sosial dan hukum.

                Regulator utama penyiaran Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementrian Kominfo, dan Bapepam LK. KPI sudah banyak memberi sanksi soal isi, namun soal independensi harus lebih ditegasi, isi media harus netral, kepemilikan media harus lebih diperhatikan. Putusan MK awal Oktober menyatakan secara tegas, apa yang terjadi sekarang adalah perihal penegakan hukum, bukan soal konstitusionalitas. Introspeksi perlu dilakukan oleh pers Indonesia, dan peran regulator harus ditingkatkan.